Perpajakan — Balaka

Jenis Pajak di Indonesia

Pajak yang Dikelola Aplikasi

Pajak	Tarif	Kewajiban
PPN	Nominal 12%, efektif 11% (DPP Nilai Lain)	PKP yang menyerahkan BKP/JKP
PPh 21	Progresif	Pemberi kerja (pemotongan gaji)
PPh 23	2% (jasa), 15% (dividen)	Pemberi penghasilan
PPh 25	Angsuran	Wajib pajak badan
PPh 4(2)	Final (varies)	Transaksi tertentu

Transaksi PPN

Konsep PPN (DPP Nilai Lain — PMK 131/2024)

PPN Keluaran - PPN yang Anda pungut dari pembeli PPN Masukan - PPN yang Anda bayar ke penjual

Net PPN = PPN Keluaran - PPN Masukan

Sejak 1 Januari 2025, tarif PPN secara nominal naik menjadi 12%, namun menggunakan DPP Nilai Lain (PMK 131/2024) sehingga beban efektif tetap 11%:

DPP = Harga Jual × 11/12 (DPP Nilai Lain)
PPN = DPP × 12% = Harga Jual × 11/12 × 12% = Harga Jual × 11%
Field amount di template = Harga Jual (sebelum PPN)
Formula template: amount * 0.11 = PPN efektif 11% dari Harga Jual

Mengapa formula 0.11 (bukan 0.12)? Tarif resmi PPN adalah 12%, tetapi DPP dihitung dari 11/12 × Harga Jual (PMK 131/2024 Pasal 3). Hasil akhirnya: PPN = 11% × Harga Jual. Di Faktur Pajak Coretax, DPP dan PPN 12% ditampilkan terpisah, tetapi secara akuntansi cukup catat PPN = amount * 0.11.

Mencatat Pendapatan dengan PPN

Buka menu Transaksi > Transaksi Baru

Form Transaksi

Pilih template Pendapatan Jasa + PPN
Isi Harga Jual (sebelum PPN), contoh: Rp 10.000.000

Preview jurnal:

Dr. Bank                    11.100.000  (amount * 1.11)
    Cr. Hutang PPN              1.100.000  (amount * 0.11)
    Cr. Pendapatan             10.000.000  (amount)

Klik Simpan & Posting

Mencatat Pembelian dengan PPN Masukan

Pilih template Pembelian dengan PPN
Isi Harga Jual (sebelum PPN), contoh: Rp 10.000.000

Preview jurnal:

Dr. Beban/Aset             10.000.000  (amount)
Dr. PPN Masukan             1.100.000  (amount * 0.11)
    Cr. Bank                   11.100.000  (amount * 1.11)

Pendapatan Jasa BUMN (FP 03)

Untuk klien BUMN/Pemerintah yang menggunakan Faktur Pajak kode 03 (PPN dipungut pembeli):

Pilih template Pendapatan Jasa BUMN (FP 03)
Isi Harga Jual, contoh: Rp 10.000.000

Preview jurnal:

Dr. Bank                     9.800.000  (amount * 0.98)
Dr. Kredit PPh 23              200.000  (amount * 0.02)
    Cr. Pendapatan            10.000.000  (amount)

PPN tidak masuk jurnal karena dipungut dan disetor oleh pembeli (BUMN)

Laporan Ringkasan PPN

Buka menu Laporan > Ringkasan PPN.

Ringkasan PPN

Tampilan Layar

reports-ppn-summary

Transaksi PPh

PPh 23 - Pemotongan atas Jasa

Saat membayar jasa ke vendor (selain pegawai):

Pilih template Bayar Jasa + PPh 23
Isi nilai bruto
Sistem menghitung PPh 23 (2%)

Preview jurnal:

Dr. Beban Jasa             10.000.000
    Cr. Hutang PPh 23           200.000
    Cr. Bank                  9.800.000

PPh 21 - Pemotongan Gaji

Lihat bagian Penggajian untuk detail PPh 21 karyawan.

Laporan PPh

Buka menu Laporan > Bukti Potong PPh 23.

Bukti Potong PPh 23

Ringkasan Pajak

Buka menu Laporan > Ringkasan Pajak.

Ringkasan Pajak

Tampilan Layar

Pemotongan PPh 23

Screenshot belum tersedia

Laporan pemotongan PPh 23 dari vendor

reports-tax-summary

Periode Fiskal

Periode fiskal mengontrol kapan transaksi dapat diposting. Setiap bulan memiliki status yang menentukan apakah jurnal dapat dibuat di bulan tersebut.

Melihat Periode Fiskal

Buka menu Pengaturan > Periode Fiskal di sidebar.

Daftar Periode Fiskal

Fitur daftar periode:

Filter tahun — pilih tahun untuk melihat 12 periode
Filter status — tampilkan semua atau filter berdasarkan status tertentu

Generate Periode Satu Tahun

Untuk membuat 12 periode sekaligus:

Isi tahun pada kolom Tahun di bagian atas halaman
Klik Generate
Sistem membuat periode Januari–Desember untuk tahun tersebut (periode yang sudah ada dilewati)

Atau buat periode satuan via Periode Baru (pilih tahun dan bulan manual).

Status Periode

Status	Label	Arti
OPEN	Terbuka	Transaksi dapat diposting ke periode ini
MONTH_CLOSED	Tutup Bulan	Transaksi tidak dapat diposting; periode masih bisa dibuka kembali
TAX_FILED	SPT Dilaporkan	SPT sudah dilaporkan ke DJP; periode tidak bisa dibuka kembali

Alur status:

OPEN → MONTH_CLOSED → TAX_FILED

Detail Periode

Klik periode di daftar untuk melihat detail:

Tanggal mulai dan berakhir
Siapa dan kapan menutup bulan
Siapa dan kapan melaporkan SPT
Visualisasi alur status (3 tahap)

Menutup Periode

Buka detail periode yang berstatus Terbuka
Klik Tutup Bulan
Konfirmasi pada dialog

Setelah ditutup, sistem memblokir posting transaksi ke periode tersebut. Jika ada transaksi draf yang belum diposting di periode tersebut, penutupan akan ditolak.

Melaporkan SPT

Setelah SPT Masa sudah dilaporkan ke DJP:

Buka detail periode yang berstatus Tutup Bulan
Klik Lapor SPT
Konfirmasi pada dialog

Periode dengan status SPT Dilaporkan tidak bisa dibuka kembali.

Membuka Kembali Periode

Periode dengan status Tutup Bulan dapat dibuka kembali:

Buka detail periode
Klik Buka Kembali
Konfirmasi pada dialog

Periode dengan status SPT Dilaporkan tidak bisa dibuka kembali.

Posting Guard

Saat pengguna mencoba memposting transaksi ke bulan yang sudah ditutup, sistem menampilkan pesan error dan transaksi tidak akan diposting. Pastikan periode dalam status Terbuka sebelum memposting transaksi.

Tampilan Layar

fiscal-periods-list

Kalender Pajak

Melihat Kalender Pajak

Buka menu Pajak > Kalender Pajak.

Deadline Pajak Standar

Pajak	Setor	Lapor
PPN	Akhir bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya
PPh 21	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
PPh 23	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
PPh 4(2)	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
PPh 25	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya

Catatan: Deadline penyetoran PPh 21, PPh 23, dan PPh 4(2) berubah dari tanggal 10 menjadi tanggal 15 sesuai PMK 81/2024.

Kalender Tahunan

Menandai Selesai

Klik deadline yang sudah diselesaikan
Isi nomor bukti setor/lapor
Klik Selesai

Tampilan Layar

tax-calendar

tax-calendar-yearly

Referensi Regulasi

Tarif PPh 21 (TER 2024)

PKP Tahunan	Tarif
s.d. Rp 60.000.000	5%
> Rp 60.000.000 - Rp 250.000.000	15%
> Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000	25%
> Rp 500.000.000 - Rp 5.000.000.000	30%
> Rp 5.000.000.000	35%

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Status	PTKP/Tahun
TK/0	Rp 54.000.000
K/0	Rp 58.500.000
K/1	Rp 63.000.000
K/2	Rp 67.500.000
K/3	Rp 72.000.000

Tarif PPh 23

Objek	Tarif
Dividen	15%
Bunga	15%
Royalti	15%
Jasa (umum)	2%
Sewa (selain tanah/bangunan)	2%

Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal (fiscal adjustments) adalah penyesuaian atas laba komersial untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada SPT Tahunan Badan. Ada dua kategori koreksi:

Beda Tetap (Permanent) — biaya yang secara permanen tidak diakui pajak (contoh: denda pajak, sumbangan, biaya tanpa bukti potong)
Beda Waktu (Temporary) — perbedaan waktu pengakuan antara akuntansi komersial dan fiskal (contoh: penyusutan metode berbeda)

Mengelola Koreksi Fiskal via Web

Buka menu Laporan > Rekonsiliasi Fiskal. Di halaman ini:

Pilih tahun pajak
Klik Tambah Koreksi untuk menambah item baru
Isi form: deskripsi, kategori (Beda Tetap/Beda Waktu), arah (Positif/Negatif), jumlah, kode akun, dan catatan
Klik Simpan
Untuk menghapus, klik ikon hapus pada baris koreksi

Hasil koreksi fiskal ditampilkan dalam laporan rekonsiliasi fiskal dan digunakan dalam perhitungan PPh Badan.

Mengelola Koreksi Fiskal via API

Endpoint CRUD tersedia untuk integrasi dengan sistem eksternal:

GET    /api/fiscal-adjustments?year=2025     — daftar koreksi per tahun
POST   /api/fiscal-adjustments               — buat koreksi baru
PUT    /api/fiscal-adjustments/{id}           — update koreksi
DELETE /api/fiscal-adjustments/{id}           — hapus koreksi

Contoh request membuat koreksi:

{
  "year": 2025,
  "description": "Denda Pajak",
  "adjustmentCategory": "PERMANENT",
  "adjustmentDirection": "POSITIVE",
  "amount": 3226367.00,
  "accountCode": "5.9.90",
  "notes": "Pasal 9(1)(k) UU PPh"
}

Validasi:

adjustmentCategory: PERMANENT atau TEMPORARY
adjustmentDirection: POSITIVE atau NEGATIVE
amount: harus positif
year dan description: wajib diisi

Autentikasi: Bearer token dengan scope tax-export:read.

Skenario Penggunaan

Persiapan SPT Tahunan Badan:

Setelah tutup buku komersial, buka Rekonsiliasi Fiskal
Tambahkan koreksi positif untuk biaya yang tidak diakui pajak (denda, natura, biaya tanpa bukti potong)
Tambahkan koreksi negatif jika ada pendapatan yang sudah dikenai pajak final
Verifikasi total koreksi dan PKP yang dihasilkan
Gunakan hasil untuk mengisi SPT Tahunan Badan di Coretax

SPT Tahunan Badan

Halaman Checklist SPT Tahunan membantu mempersiapkan data untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Badan di Coretax DJP. Halaman ini menampilkan status kesiapan data dan menyediakan download lampiran dalam format Excel.

Mengakses Checklist SPT Tahunan

Buka menu Laporan > SPT Tahunan di sidebar.

Checklist SPT Tahunan

Checklist Kesiapan Data

Sistem memeriksa 7 komponen data:

No	Komponen	Status Hijau	Status Kuning/Merah
1	Laporan Keuangan	Ada transaksi pendapatan/beban	Belum ada transaksi
2	Koreksi Fiskal	Sudah diisi	Belum ada koreksi
3	PPh Badan Terutang	Berhasil dihitung	Gagal menghitung
4	Periode Fiskal	12/12 bulan ditutup	Ada periode belum ditutup
5	Penyusutan Aset Tetap	Ada aset tercatat	Tidak ada aset
6	Payroll & PPh 21	Ada data payroll	Tidak ada data
7	Kompensasi Kerugian	Info rugi fiskal aktif	Tidak ada rugi

Download Lampiran SPT

Setelah data siap, download file Excel untuk diimpor ke Coretax via DJP Converter:

Download Lampiran SPT

Lampiran	Isi	Format
L1 — Rekonsiliasi Fiskal	P&L komersial, koreksi fiskal, kompensasi rugi, PKP, PPh Badan	Excel
L4 — Penghasilan Final	PPh 4(2) per kode objek pajak	Excel
L9 — Penyusutan & Amortisasi	Daftar aset tetap, format DJP Converter (DATA + REF)	Excel
Transkrip 8A — Laporan Keuangan	Neraca + Laba Rugi (2 sheet)	Excel
BPA1 — e-Bupot PPh 21	1721-A1 semua karyawan, format DJP Converter	Excel
Rekonsiliasi Fiskal (detail)	Format laporan internal	Excel
Laporan Keuangan (PDF)	Neraca + Laba Rugi gabungan untuk upload Coretax	PDF

Catatan Teknis

Beban luar usaha (L1): Semua beban non-operasional (akun 5.2, 5.3, 5.9, dll.) secara otomatis masuk ke bagian "beban luar usaha" pada L1. Sistem menggunakan filter eksklusi (semua yang bukan 5.1) sehingga akun baru yang ditambahkan di masa depan otomatis tercakup.
Penyusutan aset pool (L9): Jika aset tidak memiliki entri penyusutan individual (misalnya aset pool yang disusutkan di level GL), sistem menghitung dari formula bulanan × jumlah bulan aktif dalam tahun tersebut.
Pembulatan PKP: PKP dibulatkan ke bawah ke ribuan terdekat sebelum perhitungan PPh Badan, sesuai UU PPh pasal 6 ayat 3. Nilai PKP asli dan PKP pembulatan keduanya ditampilkan di response API.

Kompensasi Kerugian Fiskal

Rugi fiskal yang belum habis masa berlakunya (5 tahun per UU PPh Pasal 6 ayat 2) dapat dikompensasi ke tahun pajak berikutnya. Pengelolaan kompensasi kerugian dilakukan via API:

GET    /api/fiscal-adjustments/loss-carryforward?year=2025  — daftar rugi fiskal aktif
POST   /api/fiscal-adjustments/loss-carryforward             — catat rugi fiskal baru
DELETE /api/fiscal-adjustments/loss-carryforward/{id}        — hapus entry

Kompensasi kerugian diterapkan otomatis (FIFO berdasarkan tahun asal) pada laporan L1.

Akses via API

Semua lampiran juga tersedia via API di /api/tax-export/spt-tahunan/*:

GET /api/tax-export/spt-tahunan/lampiran?year=2025        — Semua lampiran (consolidated)
GET /api/tax-export/spt-tahunan/l1?year=2025              — JSON
GET /api/tax-export/spt-tahunan/l1?year=2025&format=excel — XLSX
GET /api/tax-export/spt-tahunan/l4?year=2025
GET /api/tax-export/spt-tahunan/l9?year=2025
GET /api/tax-export/spt-tahunan/transkrip-8a?year=2025
GET /api/tax-export/ebupot-pph21?year=2025
GET /api/tax-export/financial-statements/pdf?year=2025    — PDF (Neraca + Laba Rugi)
GET /api/tax-export/coretax/spt-badan?year=2025           — Coretax-compatible JSON

Endpoint konsolidasi (/lampiran) mengembalikan seluruh data lampiran dalam satu response JSON, dengan field number Coretax (8A.I.1, 8A.II.1, dst.) siap untuk key-in ke Coretax DJP. Mencakup:

Transkrip 8A (neraca + laba rugi dengan nomor field Coretax)
Lampiran I (rekonsiliasi fiskal + kompensasi kerugian)
Lampiran II (rincian beban usaha dan beban luar usaha)
Lampiran III (kredit pajak PPh 23 dari bukti potong)
Lampiran V (placeholder — data pemegang saham diisi manual)
PPh Badan (PKP, PKP pembulatan, PPh terutang, kredit pajak, PPh 29)

Endpoint Coretax (/coretax/spt-badan) mengembalikan JSON terstruktur dengan nama field yang cocok dengan form Coretax. Nilai berupa angka biasa (tanpa format ribuan) untuk langsung diketik ke Coretax. Mencakup:

induk: field utama SPT (peredaran usaha, laba, koreksi fiskal, PKP, PPh)
l1dLabaRugi: item laba rugi per akun
l1dNeraca: item neraca per akun
l3KreditPajak: daftar bukti potong PPh 23 individual
penyusutan: daftar aset tetap dan penyusutan

Endpoint PDF (/financial-statements/pdf) menghasilkan file PDF 2 halaman (Neraca + Laba Rugi) dengan header nama perusahaan dan NPWP, siap upload sebagai lampiran laporan keuangan di Coretax.

Laporan Laba Rugi via Analysis API juga mendukung parameter excludeClosing:

GET /api/analysis/income-statement?startDate=2025-01-01&endDate=2025-12-31&excludeClosing=true

Parameter ini mengeluarkan jurnal penutup dari perhitungan, berguna untuk keperluan pajak dan analisis.

Autentikasi: Bearer token dengan scope tax-export:read.

Register Pelaporan Pajak

Dokumen Coretax terbagi dua. Dokumen yang menempel pada transaksi — faktur pajak keluaran, bukti potong PPh 23, kode billing atas setoran yang sudah dijurnal — disimpan pada transaksi terkait melalui lampiran dan detail pajak transaksi. Dokumen yang menempel pada masa pajak tidak punya transaksi untuk ditumpangi: SPT Masa PPN, SPT Masa PPh 21, BPE, STP, surat teguran, SP2DK, SKPLB. Register pelaporan pajak adalah tempat dokumen jenis kedua ini.

Masa mana yang sudah dilaporkan, kapan, dan dengan nomor BPE berapa
Berapa kurang bayar sebuah masa, kode billing dan NTPN-nya, serta transaksi setoran mana yang membukukannya
Rangkaian STP → surat teguran → kode billing → BPN untuk masa yang bermasalah

Kunci Periode

Satu catatan pelaporan diidentifikasi oleh kombinasi jenis pajak + periode + nomor pembetulan. Mendaftarkan kombinasi yang sama dua kali ditolak.

Jenis pajak	Dilaporkan	Format periode
`PPN`	per masa	`YYYY-MM`
`PPH21`	per masa	`YYYY-MM`
`PPH23_UNIFIKASI`	per masa	`YYYY-MM`
`PPH_BADAN`	per tahun	`YYYY`

Nomor pembetulan 0 berarti SPT normal. Pembetulan dicatat sebagai record terpisah dengan pembetulanNo: 1, dan status SPT aslinya diubah menjadi CORRECTED.

Status Pelaporan

Status	Arti
`NOT_FILED`	Masa sudah diketahui, SPT belum dilaporkan
`FILED`	Sudah dilaporkan tepat waktu
`LATE`	Dilaporkan lewat batas waktu
`CORRECTED`	Sudah digantikan oleh pembetulan

Status diisi oleh pengguna. Aplikasi mencatat apa yang terjadi di DJP, tidak menyimpulkannya sendiri dari tanggal deadline.

Mengelola Register via API

GET    /api/tax-filings?taxType=PPN&year=2025     — daftar pelaporan
GET    /api/tax-filings/{id}                      — detail + dokumen
POST   /api/tax-filings                           — daftarkan pelaporan
PUT    /api/tax-filings/{id}                      — update pelaporan
DELETE /api/tax-filings/{id}                      — hapus (hanya bila tanpa dokumen)

Contoh mendaftarkan SPT Masa PPN yang terlambat dan sudah dibayar:

{
  "taxType": "PPN",
  "period": "2025-04",
  "pembetulanNo": 0,
  "status": "LATE",
  "filedDate": "2025-06-12",
  "bpeNumber": "BPE-25040012345",
  "bpeDate": "2025-06-12",
  "kurangBayar": 1250000,
  "billingCode": "820250612001234",
  "ntpn": "0912B4C7D1E2F3A4",
  "paidDate": "2025-06-11",
  "paymentTransactionId": "uuid-transaksi-setoran"
}

Validasi:

period harus YYYY-MM untuk SPT Masa dan YYYY untuk SPT Tahunan Badan
kurangBayar dan lebihBayar tidak boleh diisi bersamaan
SPT nihil tidak boleh punya kurang bayar atau lebih bayar
paymentTransactionId opsional — masa nihil tidak punya setoran, dan masa yang seluruhnya FP 03 (BUMN pemungut) bersifat lapor saja karena PPN disetor oleh BUMN

Autentikasi: Bearer token dengan scope tax-filings:read (baca) dan tax-filings:write (tulis).

Melampirkan Dokumen

Dokumen diunggah sebagai multipart ke pelaporan yang bersangkutan:

POST   /api/tax-filings/{id}/documents                        — unggah dokumen
GET    /api/tax-filings/{id}/documents                        — daftar dokumen
GET    /api/tax-filings/{id}/documents/{docId}/download       — unduh berkas
DELETE /api/tax-filings/{id}/documents/{docId}                — hapus dokumen

Field metadata: docType (wajib), docNumber, docDate, dueDate, amount, referenceNumber, notes.

`docType`	Dokumen
`SPT`	Surat Pemberitahuan
`BPE`	Bukti Penerimaan Elektronik
`STP`	Surat Tagihan Pajak
`TEGURAN`	Surat Teguran
`SP2DK`	Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
`SKPLB`	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
`SKPKPP`	Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
`KODE_BILLING`	Kode billing
`BPN`	Bukti Penerimaan Negara
`SURAT`	Surat lainnya

Berkas disimpan di penyimpanan dokumen yang sama dengan lampiran transaksi: terenkripsi, ber-checksum SHA-256, dan tunduk pada retensi 10 tahun.

referenceNumber mencatat dokumen yang dijawab atau ditagih oleh dokumen ini. Inilah yang membuat rangkaian penagihan bisa dibaca kembali:

SPT PPN 2025-04  ──▶  STP-07643        (tagihan kurang bayar)
                       └──▶ TEG-00112  referenceNumber: "STP-07643"
                              └──▶ kode billing ──▶ BPN

STP ganda atas masa yang sudah lunas akan terlihat sebagai dua dokumen STP pada pelaporan yang sama — satu punya BPN, satu tidak.

Pelaporan yang masih punya dokumen tidak bisa dihapus. Dokumen SPT/BPE/STP terikat kewajiban retensi 10 tahun, jadi penghapusan dilakukan satu per satu secara sadar, bukan ikut terhapus bersama induknya.

Status Pelaporan di Ringkasan Pajak

Endpoint ringkasan pajak GET /api/analysis/tax-summary?startDate=&endDate= kini menyertakan array filings di samping saldo akun pajak, berisi seluruh pelaporan yang periodenya beririsan dengan rentang tanggal yang diminta — lengkap dengan status, nomor BPE, kurang/lebih bayar, dan tanggal setor.

Hanya pelaporan yang sudah terdaftar yang muncul. Masa yang tidak ada di daftar berarti belum punya catatan sama sekali — dan itulah sinyal bahwa masa tersebut masih perlu ditangani.

Tips Kepatuhan

Catat tepat waktu - Jangan menunda pencatatan transaksi pajak
Simpan bukti - Faktur pajak, bukti potong, NTPN
Rekonsiliasi bulanan - Cocokkan saldo akun pajak
Gunakan kalender - Set reminder untuk deadline
Konsultasi - Hubungi konsultan pajak untuk kasus kompleks

Lihat Juga

Penggajian - PPh 21 karyawan
Tutorial Akuntansi - Jurnal pajak
Referensi Template - Template transaksi pajak